Diop (2014) dari World Bank, dalam 'Indonesia: Avoiding the Trap', menyebutkan terdapat setidaknya 2 (dua) fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu gelombang lonjakan kelas menengah dan bonus demografi. Kedua fenomena tersebut merupakan kesempatan sekaligus risiko yang besar bagi struktur perekonomian. Optimalisasi fenomena tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas sehingga menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Pada kondisi ini, Pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kesuksesan optimalisasi tersebut. Di dalam sistem keuangan negara, telah terdapat skema tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat menjadi tangan Pemerintah untuk menyediakan layanan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan optimalisasi fenomena kelas menengah dan bonus demografi. Perlu dipahami, kondisi layanan tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tersebut. Pangkal permasalahannya adalah tata kelola.
Paper ini menawarkan solusi bagaimana mengembangkan tata kelola BLU untuk menciptakan institusi-institusi yang menjadi katalisator bagi pengembangan daya saing bangsa dengan peningkatan Total Factor Productivity (TFP). TFP merupakan faktor residual dalam perhitungan-perhitungan ekonomi, namun merupakan faktor utama yang memberikan nilai pengganda pada input. Peningkatan TFP inilah yang kami sasar sebagai tujuan utama pengembangan tata kelola BLU.
Di dalam paper ini, beberapa mekanisme eksisting yang telah mapan dibangun ulang dan diperkuat kembali. Ruang lingkup pola keuangan BLU dijabarkan kembali untuk memberikan ruang bagi BLU dalam pengembangan TFP yang menjadi tujuan akhir. Pola hubungan BLU dengan principal yang selama ini cenderung bersifat ambigu juga dirumuskan ulang agar menjadi lebih jelas, tegas dan transparan. Hal-hal seperti pengelolaan keuangan, pengukuran kinerja, pengembangan konsep juga dibahas sebagai solusi yang aplikatif dan komprehensif atas kebutuhan pengembangan struktur perekonomian di Indonesia.